Revolusi Tekno Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
Pemerintah Indonesia telah resmi mengumumkan akan memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 2 Agustus 2021, dengan diberlakukannya PPKM, Pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan senilai Rp 1,2 Juta bagi pelaku usaha mikro yang terdampak PPKM Level 4.
Pemerintah tentunya akan menambah anggaran bantuan senilai Rp 744,75 Triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Secara bertahap Pemerintah akan akan membagikan bantuan sosial dengan beberapa program yaitu Diskon Listrik, Kartu Prakerja, kartu sembako, BSU, Bantuan Beras Bulog dan juga Kartu Sembako.
Khusus pada kawasan yang terdampat PPKM Level 4, Pemerintah akan terus melanjutkan pembagian Bantuan Usaha Mukro Kecil (UMK). Pemerintah juga akan melakukan penambahan anggaran untuk Bantuan Produktif Usaka Mikro (BPUM) sebesar Rp 3,6 Triliun khusus untuk para pelaku usaha mikro baru yang terdampak oleh PPKM level 4 yang diperkirakan sebesar 3 Juta peserta baru.
Bansos Pemerintah 2021 Senilai Rp1,2 Juta Dibagikan untuk PKL dan Warung Terdampak PPKM Level 4
Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bahwa bantuan ini dikhususkan untuk para pedagang kali lima (PKL) dan pengusaha warung didaerah level 4.
Pemilik usaha warung dan pedagang kaki lima (PKL) yang berada pada wilayah yang terdampak PPKM Level 4 nantinya akan dibagikan bantuan untuk pelaku usaha mikro kecil senilai Rp 1,2 Juta
“Pemerintah beri insentif usaha mikro yang besarnya Rp1,2 juta. Ini setara dengan bantuan BPUM yang jumlahnya 3 juta, di mana yang Rp1,2 juta ini untuk 1 juta usaha mikro kecil, antara lain warung, warteg, PKL,” ujar Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Rabu 21 Juli 2021.
Syarat Mendapatkan Bantuan UMKM
Seperti yang dirilis oleh tangerangnews (26/07/2021), Airlangga mengatakan bahwa pemilik warung kecil, Warteg, dan PKL bisa langsung mendaftar untuk mendapatkan bantuan Rp 1,2 Juta dari Pemerintah, caranya adalah sebagai berikut :
- Surat izin usaha
- Lokasi usaha (warung kecil/warteg/PKL)
- Nomor Induk Kependidikan (NIK) eKTP
“Program ini disiapkan untuk di daerah PPKM level 4 berlaku, level 4 menggantikan istilah darurat, berlaku di 122 kabupaten/kota (Pulau Jawa-Bali) dan 15 Kabupaten/Kota di luar Pulau Jawa-Bali,” ungkap Airlangga.
Nantinya 122 kota/kabupaten di Jawa dan Bali, serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali, akan menerapkan kebijakan PPKM Darurat yang baru.
Ketua Komite Penanganan dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menegaskan, bantuan sosial untuk pemilik warung kecil, warung makan dan PKL ini adalah upaya pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada warga (pelaku usaha kecil) yang terdampat PPKM Level 4 dengan seluruh implementasinya di lapangan.
